KEPENTINGAN PARA INVESTOR DI FREEPORT

Prolog

Di tahun 1996, Freeport mengandeng Jepang (MMC) untuk membangun Smelter di Gresik, Jawa Timur. 

Jepang dan Freeport kemudian mendirikan sebuah PT, yaitu PT. Smelting. Saham di PT tersebut mayoritas dipegang oleh Jepang, yaitu 75%. Sedangkan Freeport sendiri sebesar 25%. Di tahun 2009, ditemukan fakta bahwa ternyata Freeport tidak hanya menambang Emas, tembaga dan Biji Besi di Timika, West Papua, Freeport rupanya juga menambang Uranium. 

Karena itulah, maka pemerintah Indonesia mulai “ngotot”, agar Freeport harus membangun Smelter lagi di Papua sekurang-kurangnya dan di Indonesia. Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Pusat di tahun 009-2013, semacam “bergandeng tangan” mendesak Freeport. Bahkan mereka (Provinsi dan Pusat) 

memulai lobi-lobi invetor Smelteri di Papua. China, menaruh minat untuk pembangunan Smelter. Hanya saja, perlu dipersiapkan komponen utamanya, yaitu kapasitas Listrik. Maka proyek PLTA mulai digalakan oleh 

pemerintah provinsi Papua. Alhasil, barangkali adalah “jebakan batman”. Sebab, gubernur malahan terjerat korupsi. 

Semacam tidak jerah. Gubernur selanjutnya juga berupaya agar Smelter di bangun di Papua. Namun apalah daya. Mungkin senasib. Setelah mendapatkan saham hasil divestasi 51.23%, yaitu 10% untuk provinsi Papua dan Kabupaten Timika, malahan dijerat lagi dengan korupsi (mungkin Pemerintah Indonesia ada 

intensi lainnya). Memang, Gubernur Provinsi Papua sebelumnya sudah berupaya agar Smelter dibangun di Papua. Namun upaya itu gagal. Sebab Pemerintah Pusat tidak menghendakinya. 

Amarika Serikat (Freeport) dan Inggris (Rio Tinto) rupanya “dirugikan”. Memang sebelumnya, di tahun 2015, Indonesia secara rahasia meminta saham ke Freeport. Namun ketahuan, bahwa permintaan 01, 02 RI dan 

Petinggi lainnya dibocorkan. Di situlah mencuat kasus “Papa Minta Saham”, yang ditutupi rapi berkat kasus “Kopi Mirna”. Alhasil, Indoensia mengancam melaporkan kepada Mahkamah Arbitrase Internasional. 

Freeport tidak “neko-neko”, Freeport bersedia. Namun Indonesia, rupanya tahu bahwa ia akan kalah gugatan. Sebagai ancaman kepada Indonesia, Freeport memotong dana tunjangan karyawan Freeport dan dana hari raya. Ancaman Freeport ini menyebabkan demonstrasi karyawan Freeport yang berakhir dengan PHK 8.300 karyawan. Indonesia “tidak berkutik”. 

Walaupun demikian proyerk Smelter tetap dilanjutkan. Setelah, perdebatan yang alot, Gresik, Jawa Timur (kawasan KEK), menjadi tempat primadona pembangunan Smelter. Lalu, pertanyaannya Mengapa bukan di 

Papua? Sebab, komponen utamanya belum memenuhi kapasitas. Komponen utamanya adalah Listrik.

Kapasitas Listrik di Papua tidak mencukupi jalannya proyek sebesar Smelter (barangkali untuk beberapa tahun ke depan akan ada proyek PLTA terbesar di Papua, kalau bukan di Mamberamo, mungkin di Meepago). 

Dari pengalaman sebelumnya bersama MMC, Freeport rupanya tidak mau rugi. Pembangunan Smelter di Gresik, Freeport membayar harga mahal kepada Jepang (PT. Chiyoda Kogya Internasional) dengan 

ketentuan Jepang tidak memiliki saham. 

Jepang hanya sebatas pada kontrak pembangunan dan alat-alatnya saja. 

Ya, perlahan tapi pasti, Jepang mulai memegang kendali. 

Tulisan ini hanya eksplorasi pemikiran Universitas Kaki Abu (UNIKAB). Sebagaimana motto UNIKAB: Bongkar, Bongkar, Bongkar, itulah yang sedang kami lakukan dalam bentuk tulisan ini. Tulisan ini hanya menyajikan 10 pokok pembahasan. Masih ada sambungan berikutnya. 

Kami berharap dengan hadirnya tulisan ini, dapat membuka cakrawala berpikir. Akhirnya, selamat membaca. 

Ibu Kota West Papua, Taby – Port Numbay 

10 Juli 2023

RUSSEL BLACK 

Ketua Yayasan