ANCAMAN KONFLIK HORIZONTAL DI NABIRE, KENAPA? (3/5)

(Membongkar Strategi Cipkon Oligarki di Papua Tengah)

*Siorus Ewanaibi Degei

Ada dua kejadian yang sempat terpotret dalam benak penulis yang dirasa bisa mewakili sisah-sisah DOM di Nabire dalam periode 2006-2007:

Polisi Misterius Patroli Malam

Karena maraknya kejadian pembunuhan misterius terhadap orang asli Papua pada malam hari (jam. 22:00 am) di tempat-tempat yang sepih. Kompleks Perumahan Rakyat (KPR) Siriwini di bawah pimpinan ketua RT mengadakan beberapa pos kambling dibeberapa titik jalan masuk.

Sekitar jam 12:00 (malam) ada sebuah motor dengan gerak-gerik mencurigakan, seperti sedang mencari sesuatu masuk dari arah timur kompleks sambil memutar setiap jalur. Info ini disampaikan melalui telfon seluler ke tim penjaga pos pintu keluar di utara.

Setelah memutar-mutar sekitar 2 jam lebih motor tersebut menuju pintu keluar, abah-abah untuk menahan dan menginterogasi motor itu disampaikan oleh ketua RT. Setelah mendekati Pos motor tersebut ditahan dan ditanyai seputar maksud dan tujuannya mengelingi kompleks KPR malam-malam begitu.

Orang itu rupanya seorang pria dan motor yang digunakannya merupakan motor polisi atau motor dinas milik kepolisian Nabire, pria itu menjelaskan bahwa ia hanya sedang mencari rumah temannya yang katanya tinggal di sekitar situ, namun karena malam dan tidak menemukannya ia balik pulang.

Karena merasa dibodoh-bodohi oleh polisi itu seorang bapak tanpa pikir panjang menyandarkan pukulan dengan kayu buah di kepala polisi aneh itu, semua orang yang ada disitu menyandarkan pukulan pada polisi tersebut hingga ia benar-benar babak belur.

Agenda selanjutnya di rembuk dan diputuskan bahwa besok kota Nabire harus diliburkan dan polisi gadungan itu beserta motornya harus dipawaikan di alun-alun kota (dijalan merdeka) agar topeng kejahatan yang selama ini dilakukan oleh pihak keamanan diketahui secara umum oleh publik.

Keesokan harinya RT beserta rombongan menghadap Bupati Nabire, Bpk. Anselmus Petrus Youw (APEYOUW). Bupati merespon dengan baik niat itu, maka bupati meliburkan semua sekolah mulai TK hingga Perguruan Tinggi dan stakeholders pemerintahan maupun swasta lainnya guna menyaksikan pengungkapan misi pemusnahan yang dilakukan oleh pihak berwajib secara terselubung tersebuat.

Di hadapan Bupati didampingi Kapolres Nabire dan jajarannya, salah seorang dari pihak pengungkap memberihkan pertanyaan, kira-kira apakah orang ini anak buah bapa? Dan mengapa dengan mengunakan motor dinas orang ini pada jam 12 malam mengitari kompleks kami?

Apakah ada tugas khusus sehingga orang ini datang malam-malam dengan gerak-gerik yang mencurigakan? Kapolres saat itu bingun untuk menjawab dan menjelaskan kepada publik, ia hanya bicara seperluhnya dan memohon maaf kepada masyarakat Nabire atas kelalaian anak buahnya dan berjanji kejadian semacam itu tidak akan terjadi lagi di kota Nabire.

Sejak dari peristiwa inilah pihak keamanan kapok dan tidak berani turun beroperasi di kompleks-kompleks perumahan rakyat. Mereka mengubah taktik, lokasinya sekarang di tempat-tempat sepih yang jarang dilewati orang banyak pada malam hari, seperti Jayanti, SP, Wanggar, Yaro, Topo dan Kilo, Legari, Kimmi-Samabusa, dan untuk wilaya di dalam kota seperti kali harapan, bukit Meriam, dan tempat sepih lainnya.

Gara-Gara Uang Seribu Orang Papua Perang Saudara

Waktu itu ongkos ojek jurusan Pelabuhan Samabu-Kota atau sebaliknya Kota-Pelabuhan Samabusa senilai Rp 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Ribuh Rupiah). Ada seorang mahasisiwa asal Suku Mee yang libur dari Jayapura ke Kampung halamannya di Paniai.

Ia naik ojek dari Pelabuhan Samabusa dan turun tepat di depan Gereja Kristus Raja Nabire. Karena melihat uangnya hanya 24 ribuh maka ia memohon maaf kepada sang ojek, namun rupanya ojek tersebut yang berasal dari Jawa dan cukup tua menolak bayaran mahasiswa itu, bagi tukang ojek itu ia telah ditipu sehingga ia memaki habis mahasiswa tersebut, namun karena menyadari kesalahan mahasiswa itu hanya diam.

Karena kesal ojek itu meninggalkan mahasiswa itu sambil berkata; “makanya kalau ngada uang ngah usah naik ojek, kenapa tidak jalan kaki saja tadi, dasar bikin habis bensin aja ”. Masalah selesai mahasiswa itu pulang dengan baik.

Beberapa jam kemudian, tepat jam. 4:03 bunyi sirene mobil Sahbara di lingkungan Gereja Katolik Kristus Raja Nabire, ternyata ojek tadi itu tidak terima dan melaporkan persoalan uang seribu itu ke kantor polisi (atau memang dia seorang intel, entahlah). Beberapa orang muda Katolik yang sering menjagah Pastoran keluar dan menannyakan apa yang dilakukan oleh mobil polisi itu.

Parahnya polisi mengirah mahasiswa tadi adalah salah satu dari mereka atau sedang mereka sembunyikan sehingga mereka bersikeras memeriksanya di Pastoran dan Sekretariat OMK. Karena tidak tahan dengan kelakuan para polisi itu yang terlaluh paksa, bentrok pun terjadi antara OMK versus para polisi. Anak-anak OMK KR berhasil memukul mundur polisi itu, masalah aman.

Tinggal beberapa, sekitar pukul 04: 53 WIT dua mobil Sahbara masuk ligkungan Gereja kali ini dengan jumblah yang cukup banyak, konflik pun semakin memanas kaum muda Katolik berhasil memukul mundur polisi dua Sahbara itu.

Entah siapa yang menjadi provokator konflik semakin meluas karena anak-anak OMK itu sebagian besar berasal dari Suku Mee, maka kini menjadi masalah suku. Polisi karena tidak mampu, mereka meminta bantuan kepada para penyamun, ilmu hitam, dan pembunuh bayaran untuk menghadapi suku Mee, konflik meluas hingga hampir seantero kota Nabire.

Terakhir polisi meminta bantuan kepada kepala suku besar Dani, Damal, Dauwa, dan Monii untuk menghadapi Suku Mee. Konflik berlansung hampir satu bulan. Alhasil Bupati AP Youw beserta jajaran dan para kepala Suku Besar di Nabire berkumpul dan berdialog untuk menyelsaikan masalah tersebut hingga tuntas.

Namun ternyata dendam masih ada, walau sudah usai kalangan Dani dan kawan-kawan tidak terima dan menuntut akan membalas hingga darah terbayar lunas, orang Mee juga harus banyak yang mati, imbuh mereka.

Dari sinilah orang asli Papua di Nabire terpecah-belah hingga kini, maka jangan heran jika ada masalah antara orang Mee dan Monii pasti pihak Dani, Damal dan kawan-kawan bergabung bersama pihak Monii, begitupun sebaliknya jika dengan suku Dani pasti pihak Damal, Dauwa, dan Migani menyatu dengannya dan seterusnya, pihak Mee selaluh menjadi musuh bubuyutan di mata mereka di Nabire, entah sampai kapan ini berakhir. Hal ini bukan sesuatu yang baru di Nabire. Jika demikian bagaimana orang asli Papua mau bersatu dan bersama-sama membangun masa depan yang cerah bagi anak cucu.

Kini sudah saatnya suku-suku asli Papua di Nabire merekonsiliasi diri agar lahir baru kemabali sebagai saudara satu Papua. Orang luar terlebih pihak keamanan senang dan legah bukan main ketika ada berita Perang Suku Papua, mereka akan bilang; “Kas biar itu dong orang asli pu masalah sendiri, tong tra usah ikut campur tunggu dong baku bunuh selesai baru tong tiba di TKP”.

Ini fakta bukan fiktif atau fatamorgana di Lapangan publik, hingga kini penduduk asli di Papua di Nabire masih jalan sendiri-sendiri dengan ego Suku masing-masing. Orang pendatang sudah bersatu dan maju, mindsed berpikir mereka sudah di tahap bagaimana menguasai kota Nabire, sementara penduduk asli masih berpikir bagaimana dendam Suku saya bisa terbalas, sungguh sebuah ironi yang memiluhkan.

Dua perkara di atas kurang lebih dapat menggambarkan situasi sosial-politk di Nabire. Dua kisah ini bisa mewakili pelbagai kisah yang diduga kuat mengandung pelanggaran HAM. Orang-orang yang telah lama bermukim di Nabire (juga di wilaya lainnya di Papua) punya banyak pengalaman mengenai situasi pelanggaran HAM yang terjadi.

Hanya saja mereka tidak diberih ruang dan kesempatan untuk mengutarakan pendapatnya di muka umum. Hal ini yang menyebabkan banyak pelanggaran HAM yang belum terungkap dengan baik di Papua secara umum, dan Nabire lebih khusus.

Bukan Hanya Soal Tapas

Masalah di Nabire ini bukan saja soal tapal batas, sebab bila hanya soal tapal batas, pasti masalahnya sudah selesai sejak awal-awal terjadi. Hemat penulis ada suatu agenda yang besar yang diselundupkan di balik konflik horizontal di Nabire.

Dan aktor-aktris Invisible hand-nya itu adalah para investor oligarkis yang punya misi perburuan harta Karun di West Papua, terutama di wilayah Meepagoo ada OT. Freeport, Blok Wabu dan Degeuwo juga beberapa tambang Sawit dan Kayu ilegal yang besar di sana. Konspirasi itu sebuah siasat Propaganda Opini oleh beberapa influencer, Netizen, buzzer dan hecker yang pasca terjadi konflik selalu memantik suasana. Kita tahu bahwa di Era Revolusi atau yang menurut para sosilog di sebut sebagai Era Post-Truht, di mana digital teknologi komunikasi menjadi senjata yang ampuh untuk menggalang opini, menyebar hoaks dan provokasi dalam rangka penyerangan psikologis.

Strategi Cipta Kondisi Demi Pelolosan Misi Perburuan Harta Karun

Untuk mengawali bagian ini. Pertama-tama kita akan flashback dan cross check terlebih dahulu latar belakang di balik labirin perwayangan yang sudah, sedang dan senantiasa disuguhkan oleh para pemikir (master plan) Intelejen oligarki Indonesia Amerika, Jepang dan kronik-kroniknya di Papua. Berbicara tentang Papua tidak bisa kita lepas pisahkan dari renta dan gurita kepentingan ekonomi politik para kapital dan kolonial di Papua.

Rupanya, hemat penulis di balik wacana konflik horizontal di Nabire dan sekitarnya hari ini juga melukiskan hal yang serupa. Bahwa demi mengamankan investasi saham di Blok Wabu, Tony Wenas dan kawan-kawan kolonial cum kapital lokalnya menempuh strategi cipta kondisi guna terhindar dari jepretan kamera dan media massa.

Ada beberapa pembacaan dari beberapa kawan-kawan yang berjudul, Smelter dari Gresik ke West Papua: Jepang Pegang Kendali?. Penulis melihat pembacaan singkat tapi berbobot ini bisa sedikit membuka cakrawala kita untuk memahami strategi intelejen yang lihai memanejemen konflik konspirasi ekonomi politik di Papua.

Setelah Indonesia berhasil mendivestasikan saham milik PT. Rio Tinto (swasta Inggris) tahun 2018 dan mengubah Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), PT. Inalum kini memegang kendali utama atas hasil divestasi tersebut.

Perlu diketahui bahwa PT. Inalum adalah Korporasi Internasional milik Jepang, yang mana pada 2013 Indonesia mengklaim sudah menasionalisasikannya. Padahalnya pemegang saham tersebesarnya adalah Jepang (53%), sisanya BUMN Indonesia.

Bagi hasil divestasi dari 51,23%, Provinsi Papua dan kabupaten Mimika mendapatkan 10% dengan prasyarat harus mendirikan BUMD (2018) dan mengandeng PT. ANTAM serta Mind ID (Bagian ini kemungkinan Negara dan Perusahaan Pribadi saling menggandeng) Untuk ini belum diketahui secara pasti apakah sudah ada BUMD yang dimaksudkan. Lagi pula, persoalannya saat ini adalah wilayah pertambangan PT. FI masuk di wilayah administrasi Provinsi Papua Tengah(PPT).

Pertanyaannya, apakah divestasi itu kemudian dialihkan ke Provinsi Papua Tengah? Jika demikian, maka pendapatan asli daerah Provinsi Papua Tengah akan bersumber dari divestasi tersebut.

Ini memungkinkan PPT “makan banyak”. Mungkin karena inilah, sekelompok anggota DPR Papua beberapa hari lalu sempat bertemu dengan Pj. Gub PPT, Ribka Haluk mendiskusikan dampak tailing (limbah Freeport).

Lagi pula, konsentrasi divestasi memulai memasuki babak baru sejak perubahan KK menjadi IUPK. Sebab, PT. FI sendiri memulai pembukaan underground mining. Sedangkan untuk divestasi ke PT. Inalum bersama PT. ANTAM, dkk, malahan mengembangkan perluasan areal pertambangan baru (tambang terbuka) yang notabenenya ada di areal PPT seperti salah satunya di Blok Wabu. Disini, dapat kita asumsikan, penambahan militer di PPT barangkali untuk mengamankan areal vital tersebut. Bersambung. (*)

)* Penulis adalah Mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat-Teologi Fajar Timur Abepura-Papua.

Sumber: www.detikpapua.com