SEJARAH PAPUA

Pada 1 Mei 1963, organisasi sementara bentukan PBB, UNTEA menyerahkan kekuasaan administratif Papua Barat sepenuhnya ke Indonesia. Sesuai dengan Perjanjian New York 15 Agustus 1962, PBB melalui UNTEA menguasai teritori penuh selama 6 minggu dan kurang dari 6 bulan secara berangsur-angsur menyerahkan kekuasaan ke Jakarta. Satu mandat yang tersisa dari Perjanjian New York adalah pemerintah Indonesia menyelenggarakan mekanisme penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua paling lambat 1969. 

Penyerahan Papua Barat kepada Jakarta berada di tengah kecamuk Perang Dingin antara imperialis Barat dan Soviet. Bagi Barat, khususnya AS, penyerahan tersebut dipandang sebagai kemenangan penting dalam upaya untuk mencegah Indonesia hanyut ke dalam “kubu” komunis. Bahkan Canberra, pendukung lama Belanda, pada Januari 1963, “memberikan dorongan aktif untuk penyerahan kedaulatan ke Indonesia.” 

Pandangan ini muncul setelah beberapa rangkaian peristiwa dan memuncak di saat Sukarno melancarkan Trikora pada 1 Desember 1961. Atas dasar gerakan dekolonisasi dan konfrontasinya terhadap imperialisme Barat, Sukarno mendapatkan bantuan militer yang banyak dari Uni Soviet untuk berperang dengan Belanda di Papua Barat. Ini membuat imperialis AS harus mengambil jalan lunak untuk mengamankan posisinya di Indonesia. Terlebih, intervensinya terhadap Indonesia guna mendestabilisasi pemerintahan Sukarno dengan cara menyokong pemberontakan-pemberontakan di daerah-daerah gagal.

Di Papua sendiri terdapat beberapa kelompok politik yang dibedakan berdasarkan pandangan dan pendekatannya mengenai status maupun masa depan Papua. Kelompok pro-integrasi ke Indonesia dan kelompok pro-kemerdekaan sebagai suatu negara terpisah. Kelompok pertama minoritas. Sedangkan kelompok kedua mayoritas. Namun mereka semua tidak dilibatkan dalam berbagai perundingan serta kesepakatan mengenai nasib Papua. Kini 1 Mei 1963 diperingati sebagai Hari Aneksasi oleh gerakan di Papua. 

#momentumsejarah

#arahjuang

http://linktr.ee/arahjuang