Kedatangan Jokowi Ke Papua untuk Menekan Keamanan di Papua agar Tidak boleh Ada gejolak politik Di Papua Menjelang KTT G20.

Kedatangan Presiden Kolonial Indonesia Joko Widodo ke Papua hanya bentuk pencarian kepentingan kolonialisme eksploitasi di West Papua.

Kedatangan Jokowi ke Papua 1000 kali pun tidak akan memberikan jawaban dan hidup orang asli Papua papua di tanah air sendiri.

Karena kekerasan dan kejahatan kemanusiaan di Papua Papua terus dipelihara supaya memperkuat militer untuk kepentingan Investasi oligarki Imperialisme Global.

Kunjungan Kerja Presiden ini hanyalah mencari popularitas dan menekan kaki tangan oligarki di Papua terutama Militer TNI dan Polri di Papua agar tidak ada gejolak politik di Papua menjelang KTT G20.

Jokowi berharap orang papua tidak boleh melakukan perlawanan supaya pada KTT G20 di Bali karena ada berbagai negara-negara anggota G20 akan datang di Indonesia.

KTT G20 di Bali ada ketegangan Amerika Serikat Australia ingin agar Rusia tidak boleh hadir sementara Indonesia mengirimkan Undangan Kepada Presiden Rusia untuk menghadiri KTT G20. 

Karena KTT G20 dilakukan pada saat krisis pangan, energi serta gejolak politik ekonomi Imperialisme blok barat maupun blok Timur. 

Eskalasi geopolitik global juga berpengaruh dalam KTT G20, berawal dari Operasi Militer khusus Rusia ke Ukraina. 

Blok Barat North Atlantic Treaty Organization NATO dan Uni Eropa berseteru dengan rusia akibat perang Rusia vs ukraina.

Hal ini berdampak pada persaingan blok Timur dan blok barat, baik eskalasi politik persaingan ekonomi dan kekuatan militer.

Dimana ketegangan antara North Atlantik Treaty Organization NATO dan Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif (CSTO. Bukan militer tapi persaingan organisasi ekonomi, 

BRICS adalah akronim dari Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan lima negara yang pertumbuhan ekonominya pesat kemudian ada penambahan 13 anggota baru seperti Iran, arab dan Argentina. 

Hal ini akan berpengaruh persaingan pada mata uang dunia dolar Rubel Rusia, karena diperkirakan blok BRICS akan mempunyai mata uang dunia sendiri untuk mengimbangi Dolar.

Geopolitik global ini tentu berpengaruh pada dalam KTT G20 nantinya karena ini bukan hanya kepentingan atau pengaruh dua blok tetapi berdampak konflik politik ekonomi regional asia dan indo pasifik.

Selain ukuran vs Rusia ketegangan Antara China dan Amerika Serikat akibat provokasi Amerika ke Taiwan. 

Pelatihan militer China di perairan laut Taiwan berdampak invasi militer China di taiwan maka tentu Amerika Serikat berperang langsung dengan china. Karena kedua negara China maupun Amerika Serikat memiliki kepentingan di Asia dan pasifik.

China punya strategi tersendiri untuk mengikatkan ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang dicapai China tidak terlepas dari berbagai aspek strategi pembangunan dan mitra dagang berjangka yang dijalin dengan masyarakat internasional. strategi pembangunan yang dianut China adalah mempromosikan kawasan industrinya.di Pasifik dan di Afrika 

Untuk menghalau pengaruh China di Pasifik Amerika Serikat, Inggris dan Australia membentuk aliansi Militer baru AS, Inggris dan Australia Bentuk Aliansi AUKUS

Dalam kondisi ini Pemerintah Indonesia masih mainkan politik luar negeri dua kaki atau politik Non blok. Hal ini bisa terlihat ketiga Jokowi ke Jerman, ke Ukraina, Rusia dan terakhir Ke china.

Maka politik luar negeri Indonesia masih gunakan bebas aktif sehingga dalam KTT G20 tetap netral dan menghadirkan kedua kubu Rusia maupun Amerika.

Indonesia salah satu negara di Asia tenggara berada diantara dua wilayah Asia dan Pasifik, mempunyai ambisi secara ekonomi keluar dari daftar negara berkembang menjadi negara maju di tahun 2050 nanti.

Sehingga Presiden Jokowi Widodo Merancang pembangunan infrastruktur,internasionalisasi perusahaan, industrialisasi produk dalam negeri melalui pembangunan proyek proyek besar seperti Smelter di Kersik dan pengelolaan energi serta pupuk di LNG Bintuni untuk mengelola sumber daya alam di dalam negeri.

Strategi Peningkatan ekonomi Indonesia menjadi negara maju secara ekonomi tidak jauh beda dengan strategi China. Hal ini terlihat jelas politik luar negeri Indonesia sejak Jokowi jadi presiden Indonesia selama dua periode.

Dengan demikian Jokowi berharap agar menjelang dalam KTT G20 tidak boleh ada gejolak politik atau perlawanan rakyat dalam negeri sampai KTT G20 berjalan aman supaya negara negara yang punya kepentingan Investasi Indonesia bisa menghindari KTT G20.

Dalam kunjungan presiden kolonial Jokowi ke Papua lebih pada menekan keamanan melalui TNI/Polri agar ekspektasi investasi dan eksplorasi SDA di Papua bisa berjalan mulus.

Karena kami tau Presiden Indonesia Joko Widodo walau kalangan sipil berwatak imperialis yang merancang pembangunan infrastruktur di Papua untuk membuka akses untuk investasi dan eksplorasi SDA di Papua.

Untuk mempermudah investasi Pemerintah Rezim Jokowi Ma'ruf mengesahkan undang-undang Omnibus Men Law.

Setelah mengesahkan undang undang Omnibus Men Law pemerintah Indonesia melalui DPRI merubah dan memaksakan otonomi khusus jilid II secara sepihak karena bertolak belakang atau kontradiksi dengan UU Omnibus men law.

Perubahan UU otonomi khusus jilid II mencabut kewenangan pemerintah daerah Gubernur, MRP dan DPRP. Pemaksaan Pengesahan otonomi khusus jilid II dipaksakan Pemekaran Daerah Otonomi Baru DOB untuk membuka isolasi daerah agar membuka akses investasi.

Kemudian untuk melegalkan kolonialisme eksploitasi indonesia dan Investasi asing di West Papua pada bulan november Indonesia jadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi KTT G20 di Bali.

Sesuai pemekaran Militer di Papua akan diperkuat, saat ini ada dua Kodam dan dua polda yaitu, kodam Cenderawasih, kodam Kasuari, Polda Papua, dan Polda Papua Barat.

Setelah KTT G20 untuk kepentingan perlindungan investasi oligarki kolonial dan kepentingan eksplorasi oligarki Imperialisme Global akan melebarkan infrastruktur militer di Papua berdasarkan pemekaran provinsi.

Maka berdasarkan pemekaran provinsi ada tiga kodam dan tiga Polda baru yaitu Kodam Papua tengah, kodam Papua Pegunungan Tengah dan Kodam Papua Selatan. Tiga polda baru yaitu Polda Papua Tengah, Polda Papua Pegunungan Tengah dan Polda Papua Selatan.  

Pembangunan Infrastruktur militer akan ada investasi besar besaran di Papua berdasarkan Undang undang Omnibus Men Law. 

Kemungkinan besar Tenaga kerja dalam investasi dan eksplorasi SDA di Papua didatangkan dari luar papua. Perampokan, perampasan tanah perusakan lingkungan, marginalisasi secara sistematis masif dan terstruktur akan terjadi di Papua.

Dampaknya orang asli Papua papua akan tersingkir, genosida dan pelanggaran HAM akan meningkat. Disisi lain gelombang kaum migran akan besar besaran datang ke Papua yang berakibat orang asli Papua akan jadi minoritas punah 

Kehadiran Jokowi ke Papua bukan menyelesaikan persoalan di Papua menambah masalah karena Indonesia tidak mementingkan manusia Papua hanya menginginkan kekayaan alam di Papua.

Karena selama rezim Jokowi Maruf gagal menyelesaikan akar konflik di Papua dan menambah luka dan merancang program Pemusnahan Manusia Papua secara masif dan terstruktur. Tidak ada masa depan orang asli Papua dalam Indonesia orang papua akan punah di tanah air sendiri.

Ones Suhuniap