PEMEKARAN PROVINSI HANYA INISIATIF SEWENANG-WENANG OLEH PEMERINTAH PUSAT BERSAMA ELIT POLITIK

Pemekaran Adalah Agenda Negara yang Tentu dijalankan sesuai Rancangannya Melalui program kerja Infrastruktur yang disahkan Oleh Pemerintah Pusat untuk kepentingan birokrasi.

Tujuan dari Program kerja Adalah Sebuah upaya yang tentu Negara berupaya dengan caranya untuk mewujudkan Negara yang terus menjaga satu kesatuan didalamnya. Rancangan Negara yang tersistematis Seakan Akan terjadih karena itu adalah tujuan dari negara tanpa Dibatasi.

Pemekaran beberapa provinsi dipapua pada umumnya Adalah program infrastruktur dan kepentingan Negara

Elit politik lokal dan pusat.

Meskipun demikian Setiap Rancangan dan program Infrastruktur itu perlu

Mufakat/Musyarawah Bersama Masyarakat Setempat Karena UUD menjamin Bahwa Negara Indonesia Adalah negara Demokrasi Negara hukum. Ideologi Pancasila pula ditegaskan diPoint ke Empat Bahwa Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan permusyawaratan/perwakilan, Maka itu Pemerintah serta pemimpin disetiap instansi janganlah mengambil kebijakan inisiatif sewenang-wenang.

Dilihat pula dari UUD BAB XA Hak Asasi Manusia Pasal 28 (i) Pada Point 3/4/5 disitu menjelaskan bahwa.

3. Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

4.Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. 

5.Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Mengapa Merefleksikan karena itu Adalah Tugas dan fungsi Negara Sesuai UUD yang sudah ditetapkan.

Dengan demikian para pemimpin dalam Pemerintahan Perlu dipertimbangkan dilihat Agar Bisa Memecahkan Masalah untuk mendapatkan Solusi yang tepat

Untuk Mengantisipasi kekeliruan dan kesalapahaman Antara sesama.

#Mencari_kesejahteraan